Apindo harap pemerintah buat kebijakan terintegrasi redam tarif Trump

Kemudian, efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga diminta untuk ditingkatkan, mengingat biaya ekonomi yang tinggi masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

Dunia usaha, ujar Shinta, juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi.

Utamanya terkait stimulus yang dapat berdampak terhadap struktur biaya industri sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

“Untuk itu, Apindo mengusulkan serangkaian insentif fiskal, energi, logistik, dan tenaga kerja yang dapat membantu cost structure industri,” ujarnya.

Usulan itu di antaranya penghapusan PPN atas jasa subkontrak di kawasan berikat, percepatan restitusi PPN, pembebasan bea masuk bahan baku untuk komoditas industri tertentu, hingga subsidi iuran BPJS dan penurunan tarif energi.

Upaya-upaya itu, menurut Shinta, bertujuan untuk membangkitkan kembali daya saing industri nasional dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Maka semangat yang kami dorong ke depan adalah Indonesia Incorporated: semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong daya saing yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Apindo itu juga mendorong agar kebijakan resiprokal dan langkah antisipatif lainnya dilakukan secara terintegrasi lintas kementerian.

“Respons kebijakan yang cepat dan terukur sangat penting, agar tekanan ini tidak merambat ke sektor lain dan menimbulkan gangguan jangka panjang pada struktur industri nasional,” kata dia lagi.