Kinerja DPR 2025: Antara Harapan, Kritik, dan Tanggung Jawab

Kinerja DPR 2025: Antara Harapan, Kritik, dan Tanggung Jawab

Memasuki tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mewakili suara rakyat, DPR dihadapkan pada ekspektasi besar — mulai dari penegakan transparansi, penyusunan regulasi yang pro-rakyat, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, di balik harapan itu, kritik tajam juga terus berdatangan.

Masyarakat berharap DPR periode ini dapat lebih fokus pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.
Beberapa agenda yang diharapkan menjadi prioritas di tahun 2025 antara lain:

• Penyusunan regulasi yang mendorong investasi dan perlindungan tenaga kerja.

• Penguatan sistem pendidikan dan kesehatan melalui kebijakan berkelanjutan.

• Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran.

• Peningkatan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengawasi langsung proses legislasi.

Harapan ini menunjukkan bahwa rakyat masih mempercayai DPR — namun kepercayaan itu bersifat kritis dan menuntut bukti nyata.

Kritik terhadap DPR bukan hal baru. Beberapa isu yang sering mencuat di awal 2025 meliputi:

• Minimnya transparansi dalam pembahasan RUU strategis.

• Rendahnya kehadiran anggota DPR dalam rapat penting.

• Kontroversi terkait perjalanan dinas dan penggunaan anggaran.

Banyak pengamat menilai, sebagian anggota DPR masih terjebak dalam politik praktis dan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut.

Untuk memperbaiki citra dan kinerja, DPR perlu melakukan reformasi internal dan peningkatan akuntabilitas.
Beberapa langkah yang direkomendasikan:

1. Meningkatkan disiplin dan etika kerja anggota parlemen.

2. Memperluas partisipasi publik dalam setiap tahap legislasi.

3. Mempercepat digitalisasi dokumen dan transparansi sidang.

4. Memastikan setiap kebijakan benar-benar memiliki dampak nyata bagi rakyat.

Sebagai wakil rakyat, DPR tidak hanya memikul tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan politik.
Kinerja yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Sebaliknya, kinerja yang buruk bisa menurunkan legitimasi lembaga dan menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya.

Tahun 2025 bisa menjadi momentum penting bagi DPR untuk membuktikan komitmen dan integritasnya.

Kinerja DPR di tahun 2025 berada di persimpangan antara harapan dan kritik. Rakyat menanti perubahan nyata — bukan hanya janji politik.
DPR perlu membuktikan bahwa lembaga ini bukan sekadar simbol demokrasi, tetapi benar-benar alat perjuangan rakyat yang bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan bangsa.