ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai industri pertahanan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi kekuatan regional.

Co-Founder ISESS Khairul Fahmi mengatakan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah membuktikan kapasitas produksinya.

"Bahkan di beberapa proyek, Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production, salah satunya pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan beberapa tantangan besar masih membayangi, terutama dalam penguasaan teknologi kunci, integrasi riset, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Menurut Fahmi, PT PAL termasuk salah satu BUMN yang paling mumpuni lantaran proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar Indonesia sebenarnya sudah ada.

Untuk itu, dirinya berpendapat untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman. Selain fasilitas milik PT PAL, terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.

Saat ini, Fahmi mengungkapkan terdapat proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik di PT PAL.

Selain itu, ditambahkan pula bahwa industri swasta juga sudah membuat kapal angkut personel dan kapal serbu cepat, sehingga terkait kemampuan dasar Indonesia dinilai sudah aman dan siap.

Meski begitu, dirinya menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya karena pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri juga memiliki peran strategis.

“Ibaratnya, kita belanja di warung tetangga untuk menjaga hubungan baik,” katanya.

Ia menyoroti sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal.

Hambatan utamanya, kata dia, yakni keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor.

Dikatakan bahwa tanpa penguasaan teknologi kunci, Indonesia hanya menjadi perakit, di mana fisiknya dibuat di dalam negeri, tetapi komponennya dibeli dari luar.

Di sisi lain, Fahmi menuturkan kondisi kekuatan udara pun tak luput dari perhatian. Walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai.

Ia berpendapat peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.

Oleh karenanya, dia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, merupakan langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan.

Namun, disebutkan bahwa hal itu harus dibarengi peta jalan atau roadmap yang jelas, ekosistem riset lintas sektor, dan pendanaan memadai.

“Kalau kapasitas bikin seribu unit, jangan cuma dipakai sepuluh. Bangun pasarnya, kembangkan rantai pasoknya," ungkap Fahmi menambahkan.

Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah mulai merintis hal tersebut, tetapi pelaksananya harus kolaboratif, bukan saling bersaing.

Di sisi lain, Fahmi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, termasuk memanfaatkan diaspora Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi pertahanan.

Meski begitu, dia menilai memanggil para diaspora untuk pulang saja tidak cukup, harus ada tempat yang layak dan tepat agar mereka tidak menganggur di tanah air.